Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang

Authors

  • Nurhayani Nurhayani Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone
  • Ima Fatimah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone

DOI:

https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.4154

Keywords:

Otoritas, Kepala Negara, Undang-Undang

Abstract

Sistem pemerintahan Presidensiil yang dianut oleh Indonesia memberikan konsekuensi terhadap kewenangan Presiden yang tidak hanya sebagai kepala Negara (symbol Negara), namun sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Secara teoritis dalam teori pembagian kekuasaan, maka Presiden berada dalam lingkup eksekutif, yang berarti memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan. Kewenangan Presiden sebagai eksekutif tentu berkaitan dengan pelaksanaan roda pemerintahan yang akan lebih banyak berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau pelaksanaan riil urusan-urusan rumah tangga Negara dimana Presiden sebagai yang mengepalai dari setiap urusan tersebut

References

Arake, Lukman. “Otoritas Kepala Negara Dalam Islam.†Lintas Nalar, 2020.

Arsil, Fitra, 2018, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan PERPU: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan PERPU di Negara-Negara Presidensialâ€, Jurnal Hukum &Pembangunan Tahun ke48, No. 1, Januari-Maret.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Ghoffar, Abdul, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju.

Hamidi, Jazim, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni.

Huda, Ni’matul, 2010, “Pengujian PERPU oleh Mahkamah Konstitusiâ€, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober.

hukumonline.com, 2018, Syarat-Syarat Penetapan PERPU oleh Presiden, https:// www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt5188b1b2dfbd2/syaratsyarat-penetapan-PERPU-oleh-presiden, diakses pada 15 Oktober.

Indrati S., Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Jilid 1, Yogyakarta: PT Kanisius.

Kansil, C.S.T, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Lukman, Arake. “Pembatasan Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Kebijakan Politik Dalam Perspektif Fikih Siyasah Islam.†Jurnal Ahkam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 12, no. 2 (2012): 297–304.

Monteiro, Josef M., Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.

Rais, Heppy El, 2012, Kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemantri, Sri, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Posdakarya.

Yulistyowati, Efi, dkk, 2016, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesi: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemenâ€, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember.

Downloads

Published

2022-10-31

How to Cite

Nurhayani, N., & Fatimah, I. (2022). Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang. Constitutional Law Review, 1(2), 118–131. https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.4154

Issue

Volume 1 No. 2 (2022)

Section

Articles

Citation Check

License

Authors who publish with Contitutional Law Review (Colrev) agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. 

  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.