IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone)
DOI:
https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5756Keywords:
Ikrar Talak, Hukum Keluarga IslamAbstract
Abstrack
This research discucces the Pledge of Talak Outside the Court Reviewed According to Islamic Family Law (Case Study in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency). The problem in this study is how the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and how the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. The purpose of this study is to find out the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. This research is a field research with a qualitative approach.
The results of the study showed that there were several people in Pattimpa Village, Ponre District who divorced out of court. This is due to several reasons, namely: their lack of knowledge of how to litigate in court and the considerable amount of costs, long distance from the court, following previous divorces. Even though divorces carried out outside the court will not get legality, there are still people in Pattimpa Village, Ponre District who divorce outside the court. Divorce out of court results in the perpetrator not being able to legally carry out the next marriage according to the law. This is because her marital status has not been legally broken. In a sense, as a result of this out-of-court divorce, the perpetrator can only carry out the next marriage in a series.
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu: kurangnya pengetahuan mereka tentang cara berperkara di pengadilan dan jumlah biaya yang cukup besar, jarak tempuh yang jauh dengan pengadilan, mengikuti perceraian sebelumnya. Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas, namun masih saja ada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri.
References
Sumber Buku/Kitab/Jurnal:
Nugroho Hibnu, Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Journal Of Islamic Law, vol. 7 no. 1 1979
Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Putra Grafika, 2006
Rafiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
Khairuddin, “Alasan Perceraian Luar Pengadilan dan Akibatnya bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil†Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.5 No.1 2022
Huda Haniful dan Syamsul Bahri, Status Hukum Talak Di Luar PengadilanMenurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol 7 No.1 2023
Yahya M. Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islamâ€, Mimbar Hukum Islam, Vol III No. 5 1992
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 19, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasal 116, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012
Wawancara:
Asiswan, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 19 Agustus 2024
Hasnidar, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre 13 Juli 2024
Marwati, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 19 November 2024
Agus, Masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, 19 November 2024
Yasri, Kepala Desa Pattimpa Kecamtan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 15 November 2024
Marratang, Kepala KUA Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 14 November 2024
Dalle, Imam Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, Wawancara oleh penulis, Ponre, 15 November 2024
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish with Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.




