EFEKTIVITAS ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
DOI:
https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688Keywords:
Asas, Efektivitas, Mempersulit, PerceraianAbstract
Abstract
This research discusses the effectiveness of the principle of making divorce difficult in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the application of the principle of making divorce difficult in the Watampone Religious Court in reducing the divorce rate, the inhibiting and encouraging factors that influence the effectiveness of implementing the principle of making divorce difficult. This research aims to determine the application of the principle of making divorce difficult at the Watampone Religious Court and to analyze the inhibiting and encouraging factors that influence the implementation of the principle of making divorce difficult at the Watampone Religious Court. This research is field research with a qualitative approach and uses interview, observation and documentation methods.
The results of the research show that the application of the principle of making divorce difficult at the Watampone Religious Court is in accordance with the provisions of the applicable law and procedural law, however there are certain cases where the divorce process is carried out quickly, only through one summons and one trial. Factors inhibiting the application of this principle include a lack of legal awareness among married couples, the strong desire of the parties to divorce, and the large number of cases submitted causing a lack of attention from judges to each divorce case, while the driving factor that supports the effectiveness of the principle of making divorce difficult is the existence of clear legal provisions. and mediation efforts provided to the parties. The implications of this research include changes in the legal system, law enforcement, and public education.
Â
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone dalam menekan angka perceraian, faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asas mempersulit perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone serta menganalisis faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Watampone telah sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun hukum acara yang berlaku, namun terdapat kasus tertentu yang proses perceraiannya dilakukan secara cepat, hanya melalui satu kali pemanggilan dan satu kali persidangan. Faktor penghambat penerapan asas ini antara lain kurangnya kesadaran hukum dikalangan pasangan suami istri, kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, dan banyaknya perkara yang masuk menyebabkan kurangnya perhatian hakim terhadap setiap perkara perceraian sedangkan faktor pendorong yang mendukung efektivitas asas mempersulit perceraian adalah adanya ketentuan hukum yang jelas dan upaya mediasi yang diberikan kepada para pihak. Implikasi dari penelitian ini mencakup perubahan dalam sistem hukum, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat.
References
Sumber Buku/ Kitab/ Jurnal:
Daud, Imam Abu. Sunan Abi Daud, Juz 2, No. 2178. Beirut: al-Maktabah al-ashriyyah, 2010.
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Cet II; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian. Cet I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
Rofiq, H. Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. III; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Cet. I; Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. I; Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021.
Syamsiah Nur dkk, Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Islam. Cet I; Tasikmalaya: Hasna Pusaka, 2022.
Peraturan Perundang-Undangan:
Amandemn Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Media Daring:
Buku Laporan Perkara Tahunan pada Tahun di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
Wawancara:
Hj. Musabbihah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 8 Maret 2024.
Sitti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 22 Maret 2024
Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 15 Maret 2024.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish with Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.




