PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENGATASI PRAKTIK INVESTASI BODONG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH
DOI:
https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5624Keywords:
Akuntabilitas, Investasi Bodong, Siyasah Syar’iyah, TransparansiAbstract
Abstrak
Praktik investasi bodong telah menjadi masalah serius di Kota Makassar, yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan observasi terhadap pihak terkait dengan praktik investasi bodong di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi praktik investasi bodong, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Namun, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kelemahan dalam implementasi regulasi masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Makassar harus lebih komprehensif dan berintegrasi dengan nilai-nilai syariat Islam untuk mengatasi praktik investasi bodong. Berdasarkan perspektif siyasah syar’iyah, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki implementasi regulasi terkait penanganan investasi bodong.
Â
Abstract
Fraudulent investment practices have become a serious problem in Makassar City, which can harm the community and disrupt economic stability. This research uses qualitative research with a shar'i approach and empirical juridical approach, through interviews and observations of parties related to fraudulent investment practices in Makassar City. The results show that the Makassar City Government has made several efforts to overcome fraudulent investment practices, such as increasing transparency and accountability in investment management. However, factors such as lack of public awareness and weaknesses in regulation implementation still pose significant challenges. This research shows that the role of the Makassar City Government must be more comprehensive and integrated with Islamic values to overcome fraudulent investment practices. Based on the perspective of siyasah shar'iyah, this study provides recommendations to increase public awareness and improve the implementation of regulations related to handling fraudulent investments.References
Redaksi, ‘Buron Kasus Investasi Crypto Bodong Rp5,9 Milyar Di Makassar Ditangkap’, KabarMakassar.Com, 2023 <https://www.kabarmakassar.com/news/buron-kasus-investasi-crypto-bodong-rp59-milyar-di-makassar-ditangkap> [accessed 19 March 2024]
Adawiah, Rabiah Al, S Ag, M Si, and Andre Ferdiananto, HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo, ed. by Fahrul Andriansyah (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/14945>
Ismail, I, F M Wantu, and A R Y Mantali, ‘Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato)’, Journal of Comprehensive …, 2.5 (2023), 1438–46 https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/362
Helmy Budiman (49), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, wawancara, 12 juni 2024, Makassar.
Irwan Rusfiady Adnan (53), Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, wawancara, 8 Juli 2024, Makassar.
Meilthon Purba (36), Analis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan, wawancara, 4 juni 2024, Makassar.
Mustari Bosra (65), wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, wawancara, 25 juni 2024, Makassar.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish with Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
