Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone

Abstract

Naiknya batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun dianggap sebagai solusi dalam menekan angka perkawinan usia dini. Meski demikian, perkawinan diusia dini masih dapat dilangsungkan jika memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan. Daripada mengurus dispensasi kawin, beberapa anggota masyarakat lebih memilih menikahkan pasangan dibawah umur melalui jalan nikah siri. Alasannya sederhana, menjauhi zina dan rumitnya pengurusan dispensasi kawin. Realitas tersebut perlu direspon melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dampak pernikah usia dini dengan cara nikah siri. Untuk itu, Tim Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat tema pencegahan perkawinan usia dini. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone sebagai pesertanya. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui  ketentuan baru terkait dengan batas usia perkawinan. Begitupun dengan implikasi dari perkawinan dibawah tangan. Namun, faktor ekonomi tetap menjadi pemicu bagi masyarakat untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Selain itu, norma agama juga mempengaruhi. Masyarakat beranggapan lebih baik menikahkan  anak atau kerabatnya terlebih dahulu meskipun dibawah tangan, daripada terjerumus dalam perbuatan zina. Pengurusan pencatatan perkawinan merupakan urusan belakangan. Isbat nikah dianggap solusinya.