ANALISIS KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Authors

  • Andi Elmy Ferawaty Mattoddoang IAIN BONE, Indonesia
  • Andi Patimbangi Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30863/akunsyah.v2i1.3058

Keywords:

kebijakan, pemerintah, kemiskinan

Abstract

Kemiskinan adalah sebuah masalah sosial yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah. Yang tentunya masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan berdampak pada masalah lainnya seperti angka pengangguran yang akan meningkat. Hal ini perlunya penanggulangan dari Pemerintah Daerah dalam penanggulangan tingkat kemiskinan yang ada dalam masyarakat disuatu daerah. Masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terhadap upaya penanggulangan tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan tingkat kemiskinan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengurai data yang telah didapatkan secara deskriptif. Pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tigal hal: Pertama, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui program-program penanggulangan tingkat kemiskinan yang meliputi PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan pemberdayaan UMKM. Kedua, pada proses pelaksanaan upaya penanggulangan tingkat kemiskinan terdapat berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Ketiga, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan yang berdasarkan dalam perspektif ekonomi islam. Perspektif Ekonomi Islam yang dimaksud adalah kesesuain pemerintah dalam membantu masyarakat yang sejalan dengan ekonomi islam.

References

INDONESIA, P. R. (2017). PERATURAN RI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL. Undang - Undang Republik Indonesia, 1–14.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2011). Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtra.

Patimbangi, A., & Hendi, F. (2019). Pengaruh Konsep Diri dan Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP YP PGRI 4 MAKASSAR. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 17(2), 615–625. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.118

RI, M. D. N. (2020). Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiski. Kemenkumham RI, 7(53), 1–17.

Rukmi, D. S. (2017). Peran dan upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai dalam tinjauan ekonomi islam. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1102/

TNP2K. (2012). Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Rapat Kerja Teknis TNP2K, 2–3.

Wahdaniah, A. (2021). SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE Oleh : A . WAHDANIAH Nomor Induk Mahasiswa : 105611129717 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA.

Downloads

Published

2022-08-19

Citation Check